Oleh: Andika Hazrumy
Peristiwa Hijrah, paling tidak memberikan makna pemisah antara kebenaran dan kebathilan; antara islam dan kekufuran; serta antara darul islam dan darul kufur. Paling tidak, demikianlah menurut Umar bin Khaththab ketika beliau menyatakan: Hijrah itu memisahkan antara kebenaran dan kebathilan (HR Ibnu Hajar).
Konteks hari ini, pun masih relevan. Hijrah juga bisa dimaknai sebagai ujian dan cobaan. Karena setiap orang yang hidup pasti akan mendapatkan suatu cobaan, terutama bagi orang yang beriman. Sebesar apa keimanan seseorang maka sebesar itu pula cobaan, ujian, dan fitnah yang akan dihadapi.
Dalam ranah politik, ditengah suasana hari ini, perlu kiranya ada Hijrah politik yang juga berarti meninggalkan politik berorientasi kekuasaan belaka yang menimbulkan praktik politik manipulatif kepada politik yang lebih berorientasi kepada nilai-nilai moral, etika, dan akhlaqul karimah.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai salah satu lembaga perwakilan, patut menjadi tempat hijrah untuk perjuangan baru demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. DPD itu sendiri bahkan perlu melakukan hijrah agar keberadaannya bisa dapat dimaknai oleh yang diwakili. Karena itu, mendesak perubahan kewenangan DPD yang lebih luas dalam konstitusi perlu terus digalakkan.
Peristiwa Hijrah, paling tidak memberikan makna pemisah antara kebenaran dan kebathilan; antara islam dan kekufuran; serta antara darul islam dan darul kufur. Paling tidak, demikianlah menurut Umar bin Khaththab ketika beliau menyatakan: Hijrah itu memisahkan antara kebenaran dan kebathilan (HR Ibnu Hajar).
Konteks hari ini, pun masih relevan. Hijrah juga bisa dimaknai sebagai ujian dan cobaan. Karena setiap orang yang hidup pasti akan mendapatkan suatu cobaan, terutama bagi orang yang beriman. Sebesar apa keimanan seseorang maka sebesar itu pula cobaan, ujian, dan fitnah yang akan dihadapi.
Dalam ranah politik, ditengah suasana hari ini, perlu kiranya ada Hijrah politik yang juga berarti meninggalkan politik berorientasi kekuasaan belaka yang menimbulkan praktik politik manipulatif kepada politik yang lebih berorientasi kepada nilai-nilai moral, etika, dan akhlaqul karimah.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai salah satu lembaga perwakilan, patut menjadi tempat hijrah untuk perjuangan baru demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. DPD itu sendiri bahkan perlu melakukan hijrah agar keberadaannya bisa dapat dimaknai oleh yang diwakili. Karena itu, mendesak perubahan kewenangan DPD yang lebih luas dalam konstitusi perlu terus digalakkan.
Komentar :
Posting Komentar
Pengunjung Yth, Kami mempersilahkan anda untuk mengisi komentar disini. Jika berkenan, harap cantumkan nama & Kab/Kota tempat tinggal anda. Terima Kasih,,